0
Thumbs Up
Thumbs Down

Upaya Hentikan Pernikahan DIni, MK Kabulkan Batas Usia Minimal Perkawinan

okezone
okezone - Sun, 16 Dec 2018 14:30
Dilihat: 204
Upaya Hentikan Pernikahan DIni, MK Kabulkan Batas Usia Minimal Perkawinan

Perkawinan anak telah menjadi isu darurat di Indonesia, di mana banyak generasi muda Indonesia yang masa depannya harus terhambat, bahkan terputus karena menikah di usia dini. Seharunya pada usia dini para generasi muda masih melanjutkan sekolah tinggi dan bekerja.

Namun setidaknya isu soal perkawinan anak ini, sudah ada sedikit titik terang. Di mana di Kamis 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perwakinan anak. Disebutkan dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Di mana laki-laki di titik usia 19 tahun sedangkan perempuan di usia 16 tahun.

Data menyebutkan, berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia merupakan negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ketujuh di dunia, yaitu 457,6 ribu perempuan usia 20-24 tahun yang kawin sebelum berusia lima belas tahun.

Data Susenas di 2017 juga menunjukkan bahwa, sekitar 99,22% anak perempuan usia 10-17 tahun belum kawin, 0,74% berstatus kawin, dan 0,05% berstatus cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup.

Selanjutnya, data Susenas 2017 juga menjelaskan sekitar 39,17% atau 2 dari 5 anak perempuan usia 10-17 tahun pernah kawin sebelum usia 15 tahun. Lalu, Sekitar 37,91% kawin di usia 16 tahun, dan 22,92% kawin di usia 17 tahun.

Menyambut kabar baik ini, Yohana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi upaya baik negara untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perkawinan dini. Sebab memang perkawinan anak nyatanya dapat menghambat hak tumbuh kembangnya secara maksimal, seperti tumbuh berkembang dan berhak mendapatkan proteksi dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

"Perkawinan anak tergolong perkawinan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Kami mengapresiasi putusan MK Nomor: 22/PUU-XV/2017 yang telah memperhatikan konstitusi terkait hak anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28b Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," ungkap Yohana, dalam siaran media yang diterima Redaksi Okezone, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah usai gelaran acara "Peringatan Hari Ibu ke-90".

Yohana menambahkan, sejatinya memang penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kepada orangtua, keluarga, anak, dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Peningkatan kapasitas para Hakim Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui pemberian pemahaman terkait hak anak.

Selain itu, anak sendiri juga harus dibekali dengan pemahaman mengenai seksualitas, mengingat 80persen kasus perkawinan anak yang ada diputus pengadilan karena anak sudah hamil. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pemahaman orang tua atau keluarga tentang pentingnya kondisi biologis, sosiologis, psikologis dan ekonomi yang optimal sebelum menikahkan anak. Jadi sebetulnya, membekali pemahaman pada anak soal seksualitas kepada anak seharusnya tidak dianggap sebagai hal tabu bagi para orangtua.

Lebih jelas menteri asli asal Tanah Papua ini menyebutkan, putusan MK terkait batas perkawinan anak ini adalah hadiah terbesar bertepatan bersama perayaan hari Ibu.

"Adanya keputusan MK yang bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-90 Tahun 2018, merupakan salah satu kado terbesar kami tahun ini. Upaya menghentikan perkawinan anak, khususnya anak perempuan di Indonesia guna mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender diharapkan dapat segera terwujud," pungkas Yohana.

Sumber: okezone
PARTNER KAMI
bintang
CENTROONE
inilahcom
Japanese STATION
Kpop Chart
LIPUTAN6
okezone
salamkorea
Sehatly
slidegossip